PENGUATAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILU MENUJU KEADILAN AKSES POLITIK

Isu perubahan arah pengelolaan pemerintahan di Indonesia menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu skenario untuk mencapai kedaulatan rakyat (UNDP, 1997). Kalau melihat reputasi tingkat good governance Indonesia yang rendah (2.8) bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga Asean seperti Malaysia yang mencapai 7.7, Singapura 8.9, Thailand 4.8 maupun Filipina 3.47, maka dapat dimaknai bahwa pemerintah (birokrasi) Indonesia belum bekerja melayani warga negara secara optimal (Nugroho, 2001). Dengan demikian isu perubahan pengelolaan negara ke arah tata pemerintahan yang baik merupakan arus strategis menuju kebijakan publik yang memenuhi kebutuhan rakyat.

Ukuran bagi tata pemerintahan tidak lagi dipusatkan pada penyediaan lingkungan yang kondusif terhadap kegiatan ekonomi dan administratif saja, tetapi lebih mencakup struktur politik yang demokratis dan terjaminnya hak asasi manusia, yang di dalamnya ada penjaminan hak politik warga negara. Artinya prinsip yang ada pada tata pemerintahan yang baik mencakup mekanisme proses dan institusi, yakni warga negara dan masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak hukumnya, menunaikan kewajibannya dan menengahi perbedaan diantara mereka, dan menikamti hak politiknya (UNDP, 1997). Aplikasi dari prinsip itu adalah kewenangan kekuasaan dalam pemerintahan bersifat terbatas, akuntabilitas diletakkan di setiap proses pengambilan keputusan, partisipasi publik menjadi bagian di dalam merumuskan kebijakan serta tersedianya mekanisme saling kontrol dan saling imbang di dalam sistem kekuasaan (baca juga Tamim, 2003).
Dimensi baru dalam pengelolaan negara yang berkaitan dengan kebijakan publik bergerak dari wacana kebijakan publik sebagai milik penguasa (para pejabatlah yang belajar kebijakan publik), ke arah kebijakan publik yang menjadi khasanah pengetahuan bagi publik atau masyarakat luas (Putra, 2003). Artinya publik memiliki knowledge tentang kebijakan agar dapat terlibat, karena disitulah prinsip demokrasi berlangsung. Pendekatan baru ini menggugat pendekatan lama dalam tentang kebijakan publik tradisional yang berorientasi pada perspektif positivistik. Di tingkat realita, perspektif tradisional mengalami stagnasi, karena asumsi-asumsi yang digelar sangat berbeda dengan keadaan riil dalam masyarakat yang penuh intrik politik, konflik dan tekanan-tekanan psikologis, serta perubahan budaya, dan ditambah lagi dengan pengaruh kemajuan teknologi yang mendorong kemudahan arus informasi. Pendekatan positivistik yang mengandalkan logika-logika ekonomi dan metodologi yang rigid ternyata justru menghasilkan kebijakan yang tidak mampu menjawab kebutuhan dan kondisi riil rakyat.

Dalam konteks transisi demokrasi yang terjadi saat ini, respon yang tampak dari masyarakat adalah tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelas menengah dan kelas pekerja yang memiliki minat potensial terhadap perubahan (baca: reformasi); fenomena ini merupakan indikator adanya perjuangan menuju demokrasi. Contohnya: struktur politik yang otoriter dan militeristik dan mengabaikan kebutuhan kelompok marginal dan perempuan, mulai dilawan oleh gerakan perempuan. Gerakan ini tumbuh sebagai signifikansi dari kesadaran, pendidikan dan pekerjaan sebagian kelompok perempuan di Indonesia. Banyak struktur ide yang dimanfaatkan untuk melegitimasi pemerintahan otoriter telah kehilangan maknanya, telah diserang oleh aktivis pro-demokrasi. Di samping itu perubahan juga terjadi karena konflik di dalam elite penguasa telah melemahkan rejim otoriter dan memberi ruang politik bagi “oposisi” di Indonesia.

Sebagai kekuatan yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tak terhindarkan terlibat dalam konteks transisi demokrasi. Di samping tantangan di satu sisi, otoritas sebagai penyelenggara Pemilu sekaligus merupakan peluang berkontribusi mempercepat proses transisi yang terjadi di Indonesia di sisi yang lain. Apabila Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu menggunakan peluang otoritas itu untuk menciptakan paradigma baru hak politik warga negara, maka ia berkontribusi terhadap proses penguatan posisi warga negara dan memperbesar keadilan akses politik dalam transisi demokrasi yang kini sedang berlangsung.

Di samping skema yang telah terpola secara rigid dalam Undang-undang Politik beserta Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum, bukan tak mungkin ada rancangan skenario alternatif untuk proses sosialisasi – guna menyempurnakan realisasi demokrasi. Skenario alternatif itu bernama:
“Penguatan Keterlibatan Warga Negara dalam Proses Pemilu
Menuju Keadilan Akses Politik”

Desain Advokasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dan
Jaringan Perempuan Peduli Bengkulu

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: