RELASI KONFLIKTUAL PENYELENGGARA PEMILU DAN STRATEGI RESOLUSI KONFLIK

Model relasi-relasi konfliktual yang ditemukan pada institusi penyelenggara pemilihan umum 2004 -meski belum sampai menggangu kegiatan inti Pemilu- tidak mustahil akan mengalami eskalasi pada tingkatnya yang lebih serius pada pemilu 2009. Apalagi jika model relasi ini ternyata tidak memperoleh kanalisasi dalam bentuk resolusi konflik yang lebih cerdas dan kaya akan inisiatif lokal sehingga berhasil mentransformasi konflik laten menjadi konflik terbuka (manifes).
Setidaknya terdapat beberapa indikator sederhana untuk melihat karakter relasi konfliktual ini diantaranya; pertama, hubungan vertikal yang bersifat struktural antara pemerintah dan penyelenggara pemilu (sekretariat KPU) belum sepenuhnya mandiri dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 2007 sehingga berpotensi berubah arah menjadi hubungan instruksional formal yang mengikutsertakan kepentingan politik pihak penguasa. Kedua, praktek mutasi pejabat di lingkungan sekretariat KPU menjadi trend jelang Pilkada berlangsung, terlebih jika kepala daerah yang berkuasa kembali ikut dalam bursa calon. Ketiga, posisi ketua dan sekretaris KPU yang sering mengalami kontradiktif antara sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran dan KPU sebagai pengguna barang & jasa. Belum lagi aspek pembinaan kepegawaian yang terkesan bersifat dualisme.
Hubungan vertikal dan horizontal, personal maupun organisasional antar penyelenggara pemilu memerlukan desain resolusi konflik yang jitu di tengah menguatnya arus kepentingan yang mengalir ke institusi KPU. Proses substitusi model hubungan dari yang bersifat bawahan-atasan menjadi hubungan kemitraan dapat berjalan secara akseleratif apabila dari awal proses rekruitmen personal penyelenggara pemilu memiliki basis kompetensi akademik, jabatan dan sosial tercukupi.

A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru tahun 1998 memberi peluang baru bagi terwujudnya proses demokrasi yang lebih transparan, berkeadilan dan berkeadaban. Penyempurnaan secara sungguh-sungguh di berbagai aspek teknis dan administrasi kepemiluan telah dimulai sejak tahun 1999 dimana partai politik peserta pemilu pada waktu itu tidak lagi dibatasi jumlahnya sebagaimana era sebelumnya. Penyelenggara pemilu pun sudah tidak didominasi oleh aparat pemerintah yang terkendali oleh rezim dan memiliki keberpihakan tunggal. Seiring dengan itu, kebebasan pers yang bergulir melalui undang-undang pers yang lebih terbuka dan bertanggung jawab telah memberi ruang gerak media massa untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai media sosial kontrol dalam mengawal proses transisi demokrasi di Indonesia.
Peluang dan harapan akan terwujudnya sebuah proses demokrasi melalui pemilihan umum menjadi sangat besar. Masyarakat pun dalam masa transisi dan efuria reformasi semakin berpikir pragmatis bahwa demokrasi akan segera memberikan perubahan ke arah yang lebih baik secara sosial, politik, budaya dan ekonomi. Sementara aktor-aktor politik melakukan deteksi dini terhadap celah transisi demokrasi yang memungkinkan memberi kemudahan menuju kursi kekuasaan. Pemilu 1999 dan 2004 pada akhirnya tetap berlangsung sukses dan damai meski out put dari pesta demokrasi (pemilu) belum menunjukkan perubahan signifikan dibandikan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan dan tempat masyarakat mulai menujukkan gejala apatis terhadap pemilu itu sendiri.
Dalam hal membangun pencitraan yang lebih positif terhadap proses demokrasi melalui pemilu, terdapat dua faktor yang perlu menjadi perhatian serius. Pertama, faktor internal menyangkut sistem dan perangkat penyelenggaraan pemilu, dan kedua adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan out put dari pemilu itu sendiri. Sistem dan perangkat penyelenggara Pemilu secara substansial berfungsi memberi jaminan bahwa pemilu benar-benar dilaksanakan secara berkualitas, sistematis, legitimate dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Sedangkan out put pemilu mencerminkan kualitas produk dari pemilu itu sendiri. Mulai dari DPRD, DPR, DPD sampai kepada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih apakah secara sungguh-sungguh menjalankan amanah konstituennya atau justru sebaliknya.
Persoalan penyelenggara pemilu menarik dan penting menjadi fokus kajian tulisan ini karena penyelenggara pemilu merupakan komunitas penyelenggara yang tidak mungkin lepas dari berbagai kepentingan, sekalipun kode etik penyelenggara pemilu mengharuskan adanya netralitas dan sikap profesionalisme dari penyelenggara itu sendiri sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2007. Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, yang menjamin derajat kompetisi yang tinggi, sehat, partisipatif, serta mempunyai derajat keterwakiilan yang tinggi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, ipandang perlu untuk membentuk undang-undang (UU) tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.

B. PROBLEMATIKA DALAM HUBUNGAN STRUKTURAL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 BAB I Pasal 1 ayat 5 ditegaskan bahwa Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jendral di tingkat pusat dan sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten kota di Daerah sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis dan administrasif, termasuk pengelolaan anggaran. Setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dan/atau perlakuan yang tidak adil dari pihak manapun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas
Keberadaan dua tim dalam satu komunitas penyelenggara pemilu secara hirarkis idealnya memang tidak didikotomikan antara komisi pemilihan umum di satu pihak dan sekretariat komisi pemilihan umum di pihak lain. Tufoksi masing-masing pihak secara administratif telah dituangkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2007. Tetapi dalam prakteknya di lapangan justru upaya menciptakan relasi kerja yang harmonis seringkali melahirkan benturan kepentingan yang berbeda. Untuk menggambarkan keadaan ini beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai model relasi-relasi konfliktual yang sangat berpotensi menimbulkan konflik antar sesama penyelenggara Pemilu dikemukakan sebagai berikut;
1. Dengan model rekruitmen anggota KPU yang terbuka memungkinkan seseorang menjadi anggota KPU sekalipun mereka belum memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Pada saat yang sama, personil sekretariat adalah personil yang bersifat permanen selaku PNS yang sangat mungkin tingkat penguasaan bidang administrasi dan teknis kepemiluan melebihi anggota KPU yang baru. Perbedaan kapasitas teknis dan kapasitas wewenang menistorsi perimbangan penghargaan beban kerja yang terlihat timpang baik pada aspek kuantitas maupun kualitas penyelenggara pemilu yang memicu munculnya hubungan konfliktual yang bersifat laten maupun manifes antara personil sekretariat dan KPU.
2. Fenomena yang tampak di berbagai tempat sejak penyelenggara Pemilu 2004 menunjukkan tingginya eskalasi konflik antara sekretaris sebagai pembina kepegawaian dan anggota KPU yang berujung pada pergantian sekretaris KPU yang dilakukan secara berulang kali di berbagai tempat. Bahkan ditengarai keretakan hubungan antara anggota KPU dan Sekjen menjadi salah satu alasan mengapa ketua dan anggota KPU pusat masuk penjara. Sedangkan pada tingkat lokal Bengkulu tercatat terjadi 3 kali pergantian sekretaris dengan alasan yang sama. Mengapa hubungan konfliktual ini muncul dan kemungkinan resolusi konflik apa yang akan ditawarkan ? hal inilah menjadi salah satu arah tulisan ini.
3. Jumlah penyelenggara pemilu yang sangat banyak mulai dari KPU pusat, Provinsi, Kabupaten kota, PPK, PPS sampai kepada TPS ditambah dengan sekretariat, memunculkan konsekuensi terhadap besarnya potensi gesekan kepentingan yang akan muncul. Terlebih dalam tahapan proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang sangat krusial. Hubungan-hubungan konfliktual lintas penyelenggara inilah yang mesti dikelola dengan satu pendekatan yang cerdas dan arif terlebih dahulu agar pelaksanaan Pemilu 2009 dapat berjalan lancar. Bagaimana menegakkan secara konsisten asas penyelenggara pemilu yang mengaharuskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, tentu dapat diupayakan melalui satu metodologi yang tepat sebagaimana akan dibahas dalam tulisan ini.
4. KPU adalah institusi yang diharapkan dapat maksimal mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Karena itu dibutuhkan satu strategi resolusi konflik terpadu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dengan tetap memperhatikan aspek sosiologi masyarakat setempat khususnya yang berkaitan dengan model resolusi konflik lokal yang akan ditawarkan.

C. PEMBAHASAN
1. Pendekatan Teoritik
a. Landasan filosofis
Secara filosofis, pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sebagai instrumen utama pelaksanaan demokrasi menandakan bahwa rakyat sungguh-sungguh berperan dalam menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah dengan cara memilih sendiri wakilnya yang akan duduk dalam, dan memerintah melalui, lembaga perwakilan rakyat dan daerah.

b. Landasan politik
Sejalan dengan pemikiran filosofis di atas, pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga diperlukan dalam rangka mengaktualisasikan prinsip one person one vote one value dalam proses rekrutmen politik, sebuah prinsip yang mengandung makna kesetaraan nilai suara dan pilihan setiap warga negara dalam mengisi keanggotaan lembaga perwakilan. Kehadiran UU ini juga sekaligus menjadi sebuah jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya menurut ketentuan yang terkandung dalam UU. Dengan kata lain, melalui pembentukan UU ini, diharapkan dapat tercipta ruang kompetisi politik yang sehat, adil, dan tertib bagi semua aktor dan konstituen politik, dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik kenegaraan dan pemerintahan.

c. Landasan sosiologis
Pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis dan politik, tetap juga memiliki makna sosiologis. Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan prakondisi bagi terwujudnya lembaga-lebaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat daerah, yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan. Realitas sosial mengisyaratkan bahwa masyarakat senantiasa mengisyaratkan keharusan adanya ruang bagi keikutsertaan mereka dalam menentukan cara-cara penyelesaian persoalan mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka yang secara formal duduk di lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, masyarakat juga senantiasa mendambakan kehadiran lembaga-lembaga perwakilan yang mampu menangani sekaligus menjadi sumber solusi bagi berbagai persoalan dan kebutuhan mereka, yang hanya dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

2. Pendekatan Strategi Resolusi Konflik
Menurut Robbins (1996) konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dalam perspektif psikologis, Luthans (1981) melihat konflik sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia.
Namun perlu dicatat bahwa sebuah perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Jika diasumsikan konflik itu bersumber pada keinginan, maka sebuah perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Jika dikelompokkan, menurut James AF Stoner dan Charles Wankel ada lima jenis konflik yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dan konflik antar organisasi
Dalam pencegahan konflik perlu disiapkan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat semacam prosedur yang harus dilakukan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi sumber konflik serta melakukan pencegahannya. Peran pemimpin formal dan informal dalam suatu komunitas atau institusi sangat penting untuk mengidentifikasi bibit-bibit konflik secara dini. Idealnya ketua KPU ataupun Sekretaris di lingkungan KPU harus diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mengenal dengan baik gejala-gejala bersemainya bibit-bibit konflik, serta menganalisis akibat-akibat yang mungkin terjadi apabila bibit-bibit konflik itu berkembang menjadi konflik terbuka.
Mereka juga harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pertumbuhan atau kematian bibit-bibit konflik tersebut. Pemahaman yang mendalam mengenai berbagai hal ini diperlukan agar dapat merumuskan langkah-langkah preventif secara tepat. Tentu saja agar dapat melaksanakan hal ini harus dilakukan peningkatan kapasitas (capacity building) serta pembakuan metode dalam mengidentifikasi timbulnya bibit konflik secara dini, perangkat analisisnya dan langkah-langkah preventif yang harus dilakukan.
Apabila tahap awal timbulnya konflik tidak dapat diatasi dengan baik, kekuatan bibit konflik akan meningkat. Masing-masing komunitas akan semakin awas terhadap kehadiran bibit konflik itu, yang akan sangat berpengaruh terhadap persepsi anggota masing-masing komunitas terhadap bibit konflik tersebut, dan kemungkinan besar memberi dampak emosional. Bibit konflik akan menjadi lebih nyata kehadirannya jika kondisi tersebut tidak dengan segera dapat ditanggulangi. Masing-masing komunitas atau anggota komunitas cenderung mulai siap siaga dan menentukan bagaimana sikap serta tindakan yang akan dilakukan apabila konflik benar-benar muncul ke permukaan tahapan ini dikenal dengan tahap intention.
Kelanjutan dari kondisi ini bika tidak tertanggulangi, konflik akan mewujudkan diri dalam bentuk yang benar-benar nyata, melalui pernyataan, tingkah laku maupun reaksi antara pihak-pihak yang bertentangan. Pada tahap intention ini menurut Thomas terdapat lima orientasi primer dalam penanganan konflik yang terdiri dari pendekatan kompetisi, kolaborasi, penghindaran, akomodasi atau kompromi. Pendekatan ini disusun berdasarkan derajat kemauan untuk memuaskan kepentingan pihak lain dan derajat kebutuhan terhadap pemuasan kelompok mereka sendiri.
Pemilihan pendekatan yang akan dimanfaatkan harus mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan setiap pendekatan. Pertimbangan lainnya, dalam memilih pendekatan tergantung pula kepada berbagai hal seperti karakter komunitas yang dihadapi, situasi dan kondisi secara keseluruhan, seberapa jauh dampak konflik terhadap masing-masing pihak yang terkait serta waktu yang tersedia untuk mengelola konflik dan derajat kekuatan yang dimiliki.
Apabila konflik sudah benar-benar meluas dilakukan teknik-teknik resolusi konflik. Kehadiran mediator yang kompeten dan dianggap netral oleh kedua belah pihak, merupakan prasyarat utama dalam resolusi konflik. Sehingga upaya pemberdayaan kepada komunitas untuk menangani konflik, tidak terlepas dari ketersediaan mediator yang mempunyai ketrampilan yang memadai. Langkah awal yang harus dilakukan adalah identifikasi terhadap sumber masalah. Komunikasi harus terbangun dengan baik dengan masing-masing pihak, dan mendengarkan sudut pandang kedua sisi. Yang perlu diperhatikan adalah fokus pembahasan berorientasi kepada bagaimana langkah ke depan, dan bukan surut ke belakang. Mediator juga harus berhati-hati untuk tidak menjadi wasit siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah.
Beberapa prinsip yang harus dipegang dalam resolusi konflik meliputi partisipasi, inklusifitas, pemberdayaan, kepekaan budaya, dan keadilan. Partisipasi merupakan kunci bagi resolusi konflik, proses pengambilan keputusan dan negosiasi dapat berjalan efektif jika pihak-pihak yang terkait langsung terhadap hasil perundingan terlibat secara aktif. Para stakeholder dilibatkan ke dalam suatu tim ad hoc atau forum yang terlembagakan dan mereka memperoleh kesempatan untuk memberi masukan yang berarti. Siapa yang berpartisipasi juga harus ditentukan yang mencerminkan prinsip inklusifitas.
Langkah yang dilakukan meliputi empat tahap, yaitu analisa, pengembangan strategi, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam tahap analisa dilakukan analisa terhadap konflik itu sendiri, beserta analisa terhadap stakeholder. Dalam tahap strategi dilakukan identifikasi isu-isu strategis dan menentukan pilihan-pilihan strategis beserta penentuan tujuan (setting objectives).
Pada tahap implementasi, strategi yang telah disusun dijabarkan menjadi program untuk dilaksanakan. Secara berkelanjutan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya program. Mekanisme ini hendaknya dibakukan, serta diterapkan melalui upaya pemberdayaan komunitas untuk mengelola konflik dalam upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan perangkat dan sistem pengelolaan konflik di alam demokrasi yang telah meninggalkan pola-pola represif dalam penanganan konflik.

E. MENGELOLA POTENSI KONFLIK PENYELENGGARA PEMILU
Dari empat potensi konflik yang berasal dari relasi-relasi konfliktual penyelenggara pemilu sebagaimana dijelaskan di atas, secara internal dapat dideteksi dan diantisipasi agar dapat dihindari terjadinya transformasi konflik laten menjadi manifes melalui pengelolaan potensi konflik sebagai berikut:.
1. Proses rekrutmen anggota KPU dan pengisian jabatan serta staf di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum harus didasarkan pada analisis formasi jabatan dengan mengedepankan aspek profesionalitas, kemandirian dan syarat kompetensi yang memadai. Upaya awal ini diharapkan dapat menciptakan akselerasi antara KPU dan Sekretariat dalam hal distribusi tugas dan tanggung jawab. Keuntungannya adalah hubungan yang terbangun adalah hubungan kemitraan bukan atasan bawahan yang mudah memicu sumber konflik internal penyelenggara pemilu.
2. Perubahan mendasar mekanisme pergantian sekretaris KPU pada undang-undang no 22 tahun 2007 pasal 58 yang tadinya Gubernur mengusulkan 3 nama calon sekretaris lalu dipilih oleh KPU kemudian berubah menjadi KPU yang mengusulkan 3 nama dan gubernur memilih satu dari 3 nama tersebut, telah memperlihatkan adanya akomodasi kepentingan sebagai respon atas intensitas gesekan yang terjadi antar KPU dan sekretariat. Keberadaan Panwas di tingkat Provinsi dapat menjadi mediator yang lebih obyektif menilai kinerja penyelenggara pemilu, meski tidak ada jaminan bahwa panwas tidak akan berkonflik dengan KPU. Upaya yang paling mungkin dilakukan adalah aturan organisasi ditegakkan dan diawasi secara konsisten sehingga kewenangan anggota KPU bukan tak terbatas.
3. Meskipun dengan jumlah penyelenggara secara kuantitas dapat menjadi sedikit, akan tetapi belum tentu menjamin adanya konsensus dan pengelolaan pemilu yang efektif. Dapat terjadi aktornya menjadi sedikit, namun spektrum kepentingan dan ideologi yang dimiliki oleh mereka rentangnya sangat luas. Masing-masing penyelenggara Pemilu terdorong untuk mempunyai ideologi keberpihakan dalam memperjuangkan kepentingan calon yang memiliki afiliasi politik yang sama. Guna menghindari benturan kepentingan dan mendorong tegaknya asas netralitas dan akuntabel, maka proses transparansi data melalui teknologi informasi layak untuk dipertimbangkan sebagai resolusi konflik. Model ini membuka ruang kepada publik untuk ikut serta dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemilu secara cepat, efisien dan tepat sasaran.
4. Strategi resolusi konflik yang ditawarkan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2009 adalah resolusi konflik terpadu dengan mengedepankan aspek dialogis serta menyediakan ruang komunikasi yang memadai sehingga hubungan konfliktual dapat berubah menjadi hubungan kemitraan. Hambatan saluran komunikasi sangat gampang memicu munculnya prasangka dan pandangan streotif terhadap pihak lain. Kendati personil sekretariat secara tufoksi melayani secara administrasi dan teknis anggota KPU tetapi hirarkis pimpinannya justru bukan pada KPU melainkan Sekretaris KPU.

F. KESIMPULAN
1. Terciptanya relasi-relasi konfliktual diantara penyelenggara Pemilu itu sendiri sangat sulit dihindari akibat perbedaan kepentingan yang sangat varian. Alternatif resolusi konflik terpadu yang mungkin ditempuh adalah dengan melakukan perubahan pola hubungan atasan bawahan menjadi hubungan kemitraan antara KPU dan Sekretariat.
2. Menyiapkan tenaga sekretariat yang lebih terampil dan memiliki skil dalam bidang kepemiluan sehingga kehadirannya tidak menjadi benih konflik melainkan bekerja secara mandiri, netral, akuntabel dan profesional.
3. Perlu dibangun saling pengertian antara KPU dengan pemerintah Daerah sehingga sekretaris maupun personil sekretariat tidak mudah dipindahkan hanya untuk alasan perubahan konstalasi politik. Langkah ini perlu ditempuh agar proses pendidikan dan penguasan bidang tugas kepemiluan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: