PAN, PPP & PARTAI PELOPOR BELUM TANDA TANGANI DEKLARASI DAMAI

Penandatanganan Deklarasi Damai

Penandatanganan Deklarasi Damai

Bengkulu, 23 Juli 2008, KPU Kota Bengkulu kembali menggelar acara sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 di Hotel Madelin Bengkulu. Pada kesempatan itu, ketua KPU Kota Salahuddin Yahya dalam sambutannya menegaskan perlunya partisipasi dan keterlibatan aktif Partai Politik dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 9 April 2009 yang akan datang. Hal ini ditegaskan karena ditengarai banyak hasil survey LSM yang menyebutkan rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan hak suara pada Pemilu 2009. Pada kesempatan yang sama, di hadapan 31 Partai Politik tingkat Kota Bengkulu, KPU Kota Bengkulu juga menggelar penandatanganan Deklarasi Kampayen Damai yang diikuti oleh 31 Parpol. Sedangkan tiga Partai Politik yang belum ikut serta menandatangani kesepakatan kampanye damai tersebut adalah: Partai Amanat Nasional, Partai Persatauan Pembangunan dan Partai Pelopor. Berdasarkan Absensi kehadiran PAN mengirim utusan untuk mengikuti acara tersebut tetapi saat penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai utusan PAN sudah tidak berada di ruang sosialisasi. Pada sesion penjelasan mekanisme dan prosedur pengajuan calon anggota DPRD Kota Bengkulu muncul beberapa pertanyaan seputar soal surat keterangan kesehatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut KPU Pusat memberikan garis panduan sebagai berikut:

Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap calon anggota legislatif menurut peraturan KPU Nomor 18 tahun 2008 mengenai pencalonan, dipandang kompeten apabila:
a. Surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter yang setara dengan rumah sakit pemerintah/depkes     termasuk Puskesmas atau poliklinik yang mendapat izin dari pemerintah dan memenuhi fasilitas     kesehatan.
b. Pemeriksaan menyeluruh atas semua kondisi fisik calon (kadar gula, kolesterol, lever, jantung, dll)
c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani harus dilampiri bukti-bukti hasil pemeriksaan yang     merupakan milik pribadi calon anggota legislatif yang bersangkutan.
Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk caleg Anggota DPR harus dari Mabes Polri, untuk caleg Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diperoleh dari kepolisian setempat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: