PENJELASAN KPU KOTA SOAL FATWA MA

Bengkulu, 14 Oktober 2008

Nomor : 297/KPU-Kota/X/ 2008 Kepada Yth,
Sifat : Penting Ketua DPRD Kota Bengkulu
Perihal : Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI di-
Nomor 139/KMA/IX/2008 B E N G K U L U

Berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 39/KPU–Kota/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 dan Nomor: 64/KPU-Kota/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal: Mohon Penjelasan/Pertimbangan Hukum Atas Tuntutan Pembatalan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Terpilih serta jawaban surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1071/15/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Penjelasan/Pertimbangan Hukum atas Tuntutan Pembatalan Walikota/Wakil Walikota terpilih Kota Bengkulu pasca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 384/Pid.B/2007/PN.Bkl tanggal 7 Januari 2008, mengacu kepada Fatwa Mahkamah Agung Nomor:139/KMA/IX/2008 uraian angka 4 huruf b, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah melakukan telaah dan mempelajari surat-surat dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu melalui Rapat Pleno pada tanggal 9 Oktober 2008 berkesimpulan bahwa penjelasan/pertimbangan hukum KPU Pusat dalam mensikapi tuntutan pembatalan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu terpilih adalah tepat apabila yang dimaksudkan melakukan pelanggaran adalah tim kampanye bukan tim sukses/simpatisan/sukarelawan sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 384/Pid.B/2007/PN.Bkl tanggal 7 Januari 2008.

2. Dalam hal membedakan pengertian antara tim kampanye dan tim sukses/simpatisan/ sukarelawan, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tetap mengacu pada:
a. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 ayat (1), (3), (4) dan (5), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pasal (54) & Pasal 150 ayat 2, juncto Peraturan KPU Kota Bengkulu No 5 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 juncto Peraturan KPU Kota Bengkulu No 6 pasal 1 ayat 4 dan pasal 2 ayat 4 bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye adalah pertama, tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Kedua, tim kampanye sebagaimana dimaksud pada pengertian pertama adalah tim kampanye yang telah terdaftar pada KPUD Kota Bengkulu.

b. Sesuai dengan Formulir AB-KWK, SK Gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang Nomor: 01/BKL/VI/2007 tanggal 29 Juni 2007 Tentang Pengesahan dan Penunjukan Ketua Tim Kampanye Pemenangan Calon Walikota H. Ahmad Kanedi, SH dan Wakil Walikota Bengkulu Edison Simbolon, S. Sos yang didaftarkan ke KPU Kota Bengkulu, KPU Kota secara legal formal administrastif hanya mengakui nama-nama yang terdaftar dalam SK dimaksud sebagai Tim Kampanye.

c. Sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu Nomor W8.UI/1628/UM/01.10/X/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Mohon Penjelasan Tentang Nama-Nama Tim Kampanye yang terlibat dalam Money Politik disimpulkan bahwa nama-nama tim kampanye sebagaimana dimaksud pada point a dan b, tidak tersangkut dalam perkara money politik.

3. Menindaklanjuti penjelasan hukum yang telah disampaikan KPU Pusat ke KPU Provinsi melalui surat tembusan ke KPU Kota dan DPRD Kota Bengkulu Nomor 2751/15/IX/2008 perihal Fatwa Mahkamah Agung, KPU Kota berkesimpulan bahwa keberlakuan penjelasan dimaksud hanya untuk pelanggaran money politik yang dilakukan oleh tim kampanye sesuai dengan pengertian hukum tentang tim kampanye yang tertuang dalam Undang-undang dan peraturan yang dijadikan dasar penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2007.

4. Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 384/Pid.B/2007/PN.Bkl tanggal 7 Januari 2008 adalah pelanggaran pidana umum bukan pelanggaran Pemilu karena surat mandat Nomor: 299/M/KWK/BKL/VI/2007 yang ditandatangani Edi Simbolon, S.Sos pada tanggal 31 Agustus 2007 dan digunakan Lisnah Ellya binti Awal Azirin dkk terbukti secara sah dan meyakinkan palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati sesuai dengan putusan pengadilan nomor: 109/Pid.B/2008/PN.BKL

5. Berdasarkan bukti-bukti hukum di atas, surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1071/15/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Penjelasan/Pertimbangan Hukum atas Tuntutan Pembatalan Walikota/Wakil Walikota terpilih Kota Bengkulu pasca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 384/Pid.B/2007/PN.Bkl tanggal 7 Januari 2008, kami sampaikan ke DPRD Kota untuk menjelaskan ikhwal surat dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Ketua,

SALAHUDDIN YAHYA, M.Si

Tembusan Kepada Yth;
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Ketua DPRD Kota Bengkulu di Bengkulu
4. Arsip.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: