SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1430 H

100 0097

100 0022

100 0008

100 0010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU MENGUCAPKAN “SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1430 H”. SEMOGA ALLAH MEMBERI KEMUDAHAN KITA UNTUK TUNAIKAN TUGAS-TUGAS NEGARA SECARA AMANAH DAN BERTANGGUNG JAWAB. KITA BERDOA AGAR TAHUN BARU INI KITA TETAP DIANUGERAHI KECERAHAN HATI DAN PIKIRAN AGAR DAPAT TERHINDAR DARI PERBUATAN JAHIL, DZOLIM DAN DUSTA. BERMOHON MAAF KAMI KHATURKAN JUGA BILA DALAM PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMILU 2009 BANYAK KEKURANGAN KARENA KETERBATASAN BERBAGAIA HAL. KARENA ITU KAMI MEMBUKA DIRI UNTUK TERUS MENERIMA MASUKAN GUNA KESEMPURNAAN TUGAS-TUGAS YANG AKAN DATANG. SUKSES !!!

Iklan

PERSONALISASI SURAT SUARA

KPU Kota Bengkulu telah melakukan Personalisasi master surat suara yang dilakukan secara bersama-sama dengan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi seIndonesia di Hotel Brobudur Jakarta pada tanggal 20-23 Desember 2008. Khusus untuk Daftar Calon Tetap Anggota (DCT) DPRD Kota Bengkulu tercatat sebanyak 616 calon terdiri dari laki-laki 393 dan perempuan 223.  Jumlah 616 tersebar pada 3 Daerah Pemilihan yakni, Dapil Kota Bengkulu 1 (Kecamatan Gading Cempaka, Ratu Agung dan Ratu Samban= 16 Kursi ) diperebutkan  sebanyak 284 Calon. Laki-laki 183 dan perempuan 101. Dapil-2 (Teluk Segara, Muara Bangkahulu dan Sungai Serut= 8 Kursi) diperebutkan sebanyak 181 Calon, laki-laki 120 dan perempuan 61. Dapil-3 (Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu= 6 kursi) diperebutkan sebanyak 151, laki-laki 90 dan perempuan 61.

Dari 616 Calon tersebut akan dipilih oleh 199.950 pemilih yang terdapat di wilayah Kota Bengkulu dengan rincian: Dapil 1 sebanyak 102.634 Pemilih, Dapil 2 sebanyak 53.144 Pemilih dan Dapil 3 sebanyak 44,202. Dinamika pergerakan angka mata pilih dimungkinkan terjadi hanya pada tingkat distribusi mata pilih sedangka angka DPT tidak akan berubah dari angka sebelumnya yakni 199.950. Perubahan distribusi penempatan mata pilih disebabkan temuan-temuan yang diperoleh KPU Kota setelah melakukan validasi terhadap daftar mata pilih yang ganda. Semula angka DPT 199.950 setelah divalidasi ditemukan 1.945 nama pemilih yang ganda. Dari daftar yang ganda kemudian digantikan oleh daftar mata pilih susulan yang disampaikan dari berbagai PPS se kota Bengkulu. Dengan demikian ruang 1.945 yang sebelumnya ditempati oleh daftara mata pilih ganda telah digunakan oleh KPU Kota untuk memasukkan daftar nama mata pilih yang terlewatkan oleh petugas pemutakhiran data (PPDP) saat melakukan pemutakhiran data. (By Daeng)

PENGUATAN KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILU MENUJU KEADILAN AKSES POLITIK

Isu perubahan arah pengelolaan pemerintahan di Indonesia menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu skenario untuk mencapai kedaulatan rakyat (UNDP, 1997). Kalau melihat reputasi tingkat good governance Indonesia yang rendah (2.8) bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga Asean seperti Malaysia yang mencapai 7.7, Singapura 8.9, Thailand 4.8 maupun Filipina 3.47, maka dapat dimaknai bahwa pemerintah (birokrasi) Indonesia belum bekerja melayani warga negara secara optimal (Nugroho, 2001). Dengan demikian isu perubahan pengelolaan negara ke arah tata pemerintahan yang baik merupakan arus strategis menuju kebijakan publik yang memenuhi kebutuhan rakyat.

Ukuran bagi tata pemerintahan tidak lagi dipusatkan pada penyediaan lingkungan yang kondusif terhadap kegiatan ekonomi dan administratif saja, tetapi lebih mencakup struktur politik yang demokratis dan terjaminnya hak asasi manusia, yang di dalamnya ada penjaminan hak politik warga negara. Artinya prinsip yang ada pada tata pemerintahan yang baik mencakup mekanisme proses dan institusi, yakni warga negara dan masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak hukumnya, menunaikan kewajibannya dan menengahi perbedaan diantara mereka, dan menikamti hak politiknya (UNDP, 1997). Aplikasi dari prinsip itu adalah kewenangan kekuasaan dalam pemerintahan bersifat terbatas, akuntabilitas diletakkan di setiap proses pengambilan keputusan, partisipasi publik menjadi bagian di dalam merumuskan kebijakan serta tersedianya mekanisme saling kontrol dan saling imbang di dalam sistem kekuasaan (baca juga Tamim, 2003).
Dimensi baru dalam pengelolaan negara yang berkaitan dengan kebijakan publik bergerak dari wacana kebijakan publik sebagai milik penguasa (para pejabatlah yang belajar kebijakan publik), ke arah kebijakan publik yang menjadi khasanah pengetahuan bagi publik atau masyarakat luas (Putra, 2003). Artinya publik memiliki knowledge tentang kebijakan agar dapat terlibat, karena disitulah prinsip demokrasi berlangsung. Pendekatan baru ini menggugat pendekatan lama dalam tentang kebijakan publik tradisional yang berorientasi pada perspektif positivistik. Di tingkat realita, perspektif tradisional mengalami stagnasi, karena asumsi-asumsi yang digelar sangat berbeda dengan keadaan riil dalam masyarakat yang penuh intrik politik, konflik dan tekanan-tekanan psikologis, serta perubahan budaya, dan ditambah lagi dengan pengaruh kemajuan teknologi yang mendorong kemudahan arus informasi. Pendekatan positivistik yang mengandalkan logika-logika ekonomi dan metodologi yang rigid ternyata justru menghasilkan kebijakan yang tidak mampu menjawab kebutuhan dan kondisi riil rakyat.

Dalam konteks transisi demokrasi yang terjadi saat ini, respon yang tampak dari masyarakat adalah tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelas menengah dan kelas pekerja yang memiliki minat potensial terhadap perubahan (baca: reformasi); fenomena ini merupakan indikator adanya perjuangan menuju demokrasi. Contohnya: struktur politik yang otoriter dan militeristik dan mengabaikan kebutuhan kelompok marginal dan perempuan, mulai dilawan oleh gerakan perempuan. Gerakan ini tumbuh sebagai signifikansi dari kesadaran, pendidikan dan pekerjaan sebagian kelompok perempuan di Indonesia. Banyak struktur ide yang dimanfaatkan untuk melegitimasi pemerintahan otoriter telah kehilangan maknanya, telah diserang oleh aktivis pro-demokrasi. Di samping itu perubahan juga terjadi karena konflik di dalam elite penguasa telah melemahkan rejim otoriter dan memberi ruang politik bagi “oposisi” di Indonesia.

Sebagai kekuatan yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tak terhindarkan terlibat dalam konteks transisi demokrasi. Di samping tantangan di satu sisi, otoritas sebagai penyelenggara Pemilu sekaligus merupakan peluang berkontribusi mempercepat proses transisi yang terjadi di Indonesia di sisi yang lain. Apabila Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu menggunakan peluang otoritas itu untuk menciptakan paradigma baru hak politik warga negara, maka ia berkontribusi terhadap proses penguatan posisi warga negara dan memperbesar keadilan akses politik dalam transisi demokrasi yang kini sedang berlangsung.

Di samping skema yang telah terpola secara rigid dalam Undang-undang Politik beserta Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum, bukan tak mungkin ada rancangan skenario alternatif untuk proses sosialisasi – guna menyempurnakan realisasi demokrasi. Skenario alternatif itu bernama:
“Penguatan Keterlibatan Warga Negara dalam Proses Pemilu
Menuju Keadilan Akses Politik”

Desain Advokasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dan
Jaringan Perempuan Peduli Bengkulu

DEKLERASI GERAKAN PEMILIH CERDAS

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, Selasa 2 Desember 2008 bertempat di Jln WR. Soepratman Bentiring mengadakan pertemuan teknis untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Deklarasi Gerakan Pemilih Cerdas yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 23 Desember 2008 di Refles City Hotel Pantai Panjang Bengkulu. Untuk mensukseskan kegiatan ini, KPU Kota Bengkulu menggandeng Koalisi Jaringan Perempuan sebagai mitra kerja.

Berawal dari FGD yang diadakan KPU Provinsi Bengkulu ternyata beberapa permasalahan Pemilu berhasil diidentifikasi untuk mengatasi kecenderung berkurangnya tingkat partisipasi pemilu 2009 khususnya di Provinsi Bengkulu. Komunikasi politik bilateral yang kurang kuat dan cenderung tidak berkeadilan dipandang menjadi salah satu faktor yang melemahkan legitimasi dan kredibilitas pemilu di mata rakyat. Komunikasi politik cenderung satu arah dan lebih banyak menguntungkan Caleg. Anggota legislatif yang terpilih kebanyakan mengefektifkan komunikasi politik pada saat kampanye dan jelang Pemilu berikutnya. Kontrak politik yang dibuat pun merupakan janji politik instan yang tidak kuat, hanya dikemas sedemikian rupa demi memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Demikian beberapa pendapat peserta FGD yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.

Menangkap kecenderungan tersebut, KPU Kota mencoba membidik segmen masyarakat pemilih pemula untuk mendesain satu komunitas baru yang cerdas dalam memilih. Komunitas ini nantinya akan membangun komunikasi politik dengan komunitas-komunitas lainnya menggunakan fasilitas teknologi informasi berbasis Virtual Community. Pemilu pemula yang kebanyakan berasal dari anak sekolahan dan mahasiswa serta kelompok-kelompok remaja  yang diberi ruang untuk mengeksplorasi ide gagasan serta pikiran-pikiran mereka tentang Pemilu. Penyelenggara Pemilu akan mendesain kegiatan sosialisasi sedemikian rupa sehingga pemilih pemula akan merasakan terlibat secara aktif dalam kegiatan kepemiluan sehingga pemilu tidak lagi terkesan milik “sepuh-sepuh politik” saja melainkan juga menjadi bagian dari kehidupan anak muda yang memang merupakan pewaris dari keberlangsungan demokrasi di negara ini.